Dinamikabengkulu.com | Mukomuko_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022. Rakor yang diprakarsai Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) ini, dihadiri oleh Manajer Fungsi Perumusan Bank Indonesia (BI) Bengkulu, Azhari Novy Sucipto dan Asisten Manajer BI Bengkulu Santi Wardani. Kepala Bulog Bengkulu Ivan dan Kepala Bagian (Kabag) Kebijakan Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Yuni Elidasari. Selain itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Mukomuko, Kajari, Kapolres, Dandim 0428/MM serta anggota TPID Kabupaten Mukomuko, Selasa (11/10/2022)
Dalam paparannya Manajer Fungsi Perumusan Bank Indonesia (BI) Bengkulu, Azhari Novy Sucipto mengatakan, Peran TPID Kabupaten Mukomuko dalam mengendalikan stabilitas harga komoditas pangan sangat diharapkan perannya dan koordinasinya.
Jadi tidak berhenti sampai level rapat saja tetapi juga di operasionalisasi, kemudian survei pemantauan harga juga intens dilakukan oleh OPD terkait dan TPID maupun Satgas pangan,
Manajer Fungsi Perumusan Bank Indonesia (BI) Bengkulu, Azhari Novy Sucipto juga menyampaikan kondisi komoditas utama bahan pokok di kabupaten Mukomuko masih sangat fluktuatif, baik dari harga cabai merah, cabai rawit, ayam ras, minyak goreng dan telur ayam ras.
Selain itu, BI juga merekomendasikan kepada TPID untuk fokus pada stabilitas harga komoditas tertentu melalui monitoring ketersediaan pasokan sebagai respon konflik geopolitik Rusia-Ukraina, kemudian penguatan sektor hilir komoditas melalui optimalisasi dan efisiensi nilai tukar.
“Selanjutnya kebijakan pengendalian harga jual oleh koorporasi dalam rangka merespon kenaikan bahan baku, serta Perluasan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi untuk efisiensi perekonomian daerah,
BI juga merekomendasikan dalam upaya pengendalian inflasi dengan menggelar operasi pasar murah dibeberapa titik, lalu sidak gudang atau pabrikan, komoditas efektif berupa himbauan untuk belanja bijak. Monitoring ketersediaan pasokan di pasar tradisional, dan mengamankan impor komoditi jatim yang defisit.
“Adanya kepastian ketersediaan BBM untuk transportasi bahan makanan juga penting, dan kemudian subsidi ongkos angkut bagi transportasi pengangkut bahan pangan dalam rangka mitigasi dampak kenaikan BBM,
Sementara itu, Wakil Bupati Mukomuko, Wasri menekankan, dalam melakukan operasi pasar harus sampai terdeteksi di pasar desa, hal ini sebagai upaya pemantauan harga.
Harapannya pasar yang terdeteksi pemantauan harganya tinggi di banding pasar yang lain, itu menjadi sasaran yang akan dapat mempengaruhi inflasi, sehingga itu prioritas utama untuk dilakukan operasi pasar.
Selain itu, Wasri juga meminta dukungan untuk elektronifikasi dan digitalisasi dalam upaya pengendalian perekonomian daerah.
“Kita bisa melakukan dengan memaksimalkan medsos, selain itu komunikasi efektif seperti baliho juga bisa kita terapkan,” pungkasnya. [Yudi P]
[Yudi P]