Rejang Lebong,, Dinamikabengkulu.com — Sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran desa dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa…..Selasa 28/mei 2024
Di duga Ada beberapa indikasi korupsi ke giatan Desa Mangkurajo termulai dari tahun 2023 dan 2024/ada pun item yang kami dapatkan di lapangan sala satu kegiatan (Pengadaan ketahan pangan dan yang lain nya .yang kami asumsikan raib entah ke mana.dan beberapa kegiantan fisik Jalan JUT Yang kami duga mark,up harga satuan sehingga negara yang di rugikan.
menurut Ketua Sumber mengatakan..begini pak Saya sempat melihat laporan SPJ belanja bangunan desa baik dana ketahanan pangan di kuasai oleh kades itu sendiri.Saya juga sempat konsultasi dengan pihak Media lain untuk segera memberitakan namun kayak nya mereka ada permainan.
lanjut..setahu saya tahun kemaren ada pengadaan sapi namun sangat besar mark,up harga nya dan juga insentif lain nya di duga tidak di salurkan semua.mohon bapak beritakan pak agar desa ini di audit secara transparan pak.tutup nya
Hingga berita ini di terbitkan ..Tim.mencobah konfirmasi dengan Kepala desa TPKD dan bendahara desa guna untuk menjawab konfirmasi kami melalui Via Whatsaap ini agar berita ini berimbang.
tak lama kemudian.istri kepala desa menghubungi awak media mengatakan ..Saya istri nya pak.saya tidak tau suami saya korupsi yang mana pak.nanti saya sala jawab pak ..tutur istri kepala desa
Kami harap dengan pihak APH kabupaten Lebong agar segera mengabil keputusan sesuai SOP yang berlaku dan kami berharap desa mangkurajo akan di audit secara transparan dan melibatkan tim investigasi agar transparansi tampa ada yang di tutup tutupi ….Rio.