Lebong –Dinamikabengkulu.com– Dugaan praktik pengelembungan data jumlah siswa dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di SMAN 3 Kabupaten Lebong. Temuan ini menjadi sorotan setelah awak media menghimpun sejumlah informasi dari sumber terpercaya terkait data peserta didik yang tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).Sabtu(14-Mar-2026)
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa di SMAN 3 Lebong dalam Dapodik tercatat sebanyak 734 orang. Angka tersebut menjadi dasar pencairan dana BOS tahun anggaran 2026.
Setiap siswa diketahui menerima alokasi dana BOS sebesar Rp1.590.000 per tahun. Dengan jumlah 734 siswa, total anggaran yang dicairkan diperkirakan mencapai Rp1.167.060.000.
Namun, sumber yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa jumlah siswa aktif di sekolah tersebut diduga tidak mencapai angka yang tercantum dalam Dapodik. Bahkan disebutkan terdapat sejumlah siswa yang telah berhenti maupun dikeluarkan dari sekolah, tetapi data mereka diduga masih tercatat dalam sistem.
Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kelebihan pencairan dana BOS yang bersumber dari keuangan negara.
Saat di konfirmasi awak media kepala sekolah SMAN 03 memilih untuk Bungkam dan enggan menjawab konfirmasi awak media terkait pengelembungan dana BOS.
Menindaklanjuti temuan ini, awak media berencana berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Lebong agar dilakukan penelusuran serta audit secara resmi terhadap data siswa dan penggunaan anggaran BOS di sekolah tersebut.
Transparansi pengelolaan dana pendidikan dinilai sangat penting, mengingat dana BOS merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta kebutuhan operasional sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 3 Lebong belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan perbedaan jumlah siswa antara data Dapodik dengan kondisi riil di lapangan. Awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak sekolah guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau demi memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan transparan dan akuntabel, serta untuk mencegah potensi kerugian negara.
Rio Adiwijaya